Angka ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada di level USD427,6 miliar. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh ekspansi ULN sektor publik, dengan pemerintah sebagai kontributor utama.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa lonjakan nominal tersebut tidak serta-merta mencerminkan rapuhnya fundamental. Struktur ULN, tegasnya, tetap terjaga dalam koridor prudensial.
Rasio ULN terhadap Produk Domestik Brutoberada di kisaran 29,9 persen, dengan dominasi utang berjangka panjang yang memberi bantalan stabilitas.
“Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya. Sebuah penekanan bahwa arsitektur pembiayaan eksternal dirancang dengan kalkulasi matang, bukan spekulasi.
Secara terperinci, ULN pemerintah pada triwulan IV 2025 tercatat USD214,3 miliar. Posisi ini lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar USD210,1 miliar.
Pemerintah memastikan tambahan pembiayaan tersebut dialokasikan secara selektif dan terukur, terutama untuk menopang program-program prioritas yang bersifat strategis.
Pemanfaatan ULN, lanjutnya, diarahkan untuk memperkuat kesinambungan fiskal sekaligus mempertebal daya tahan ekonomi nasional. Instrumen utang tidak semata menjadi penopang likuiditas, tetapi juga katalis bagi akselerasi pembangunan.
Di sisi lain, dinamika berbeda terlihat pada sektor swasta. ULN swasta justru mengalami kontraksi menjadi USD192,8 miliar dari sebelumnya USD194,5 miliar pada triwulan III 2025.
Penurunan ini terutama dipicu oleh menyusutnya kewajiban eksternal perusahaan non-keuangan—sebuah sinyal deleveraging di tengah lanskap global yang masih berfluktuasi.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah berkomitmen mempererat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Tujuannya jelas.
Menjadikan utang luar negeri sebagai instrumen pembangunan yang produktif, tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi yang selama ini dijaga dengan disiplin.
Leave a Reply