Bukan simbol, bukan retorika, tetapi instrumen nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa,” ujar Menkeu dalam Syariah Economic Forum di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Menkeu mengakui, meskipun Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, posisi Indonesia dalam pengembangan pusat keuangan syariah global masih tertinggal.
“Pusat syariah bukan di Jakarta, namun ada di London, Hong Kong, Singapura. Kita ketinggalan sekali dalam hal itu,” katanya.
Ia menilai ketertinggalan tersebut terjadi karena belum adanya kebijakan nyata dan terstruktur yang secara konsisten mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah.
Selain itu, praktik perbankan syariah di dalam negeri dinilai belum cukup kompetitif, baik dari sisi pembiayaan maupun kemudahan akses bagi pelaku usaha.
Menurut Menkeu, reformasi di sektor keuangan syariah perlu difokuskan pada peningkatan daya saing produk, penyederhanaan mekanisme pembiayaan, serta penguatan integrasi dengan sektor riil.
Dengan langkah tersebut, ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam memperluas basis produksi nasional dan memperkuat struktur industri domestik.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem, pemerintah telah menerbitkan green sukuk untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan sekaligus memperluas instrumen keuangan syariah.
Instrumen tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pembiayaan negara, tetapi juga menarik minat investor domestik dan global pada sektor berbasis syariah.
Menkeu juga mengajak pelaku usaha, komunitas, dan akademisi ekonomi syariah untuk aktif merumuskan strategi pengembangan yang lebih konkret.
Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap berbagai usulan yang dapat mempercepat pertumbuhan sektor tersebut. “Pemerintah siap mendukung usulan atau proposal dari dunia ekonomi syariah yang selama ini belum optimal.
Kalau dioptimalkan, pasar dalam negeri akan dikuasai produsen dalam negeri, dan kita juga bisa menguasai pasar internasional secara bertahap,” ujarnya.
Penguatan ekonomi syariah dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional sekaligus memperluas inklusi keuangan berbasis nilai dan keberlanjutan.


Leave a Reply