Melalui Indonesia Economic Summit2026, pemerintah dan kalangan dunia usaha mendorong penguatan inisiatif B57+, sebuah platform bisnis negara-negara Islam yang diharapkan menjadi motor integrasi pasar halal dunia.
Pesan itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Indonesian Business CouncilArsjad Rasjid dalam sesi khusus Multilateral Business Roundtable pada Rabu, 4 Februari 2026.
Forum yang digelar bekerja sama dengan Islamic Chamber of Commerce and Developmenttersebut mempertemukan pelaku usaha, duta besar, dan pemangku kepentingan lintas negara Islam.
“Secara sederhana, B57 adalah platform bisnis dari Organisasi Kerja Sama Islam yang menyatukan para pemimpin sektor swasta dari negara-negara anggota untuk memperkuat perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi di seluruh pasar Islam di dunia,” ujar Arsjad dalam pidato pembukaannya.
Menurut dia, B57+ bukan sekadar forum diskusi biasa. Inisiatif ini dirancang untuk menjadi wadah konkret yang mendorong transaksi bisnis riil antarnegara Islam.
Selama ini, perdagangan intra-OKI masih tergolong rendah dibanding potensi pasar yang ada.
Arsjad mengungkapkan, ia menyaksikan langsung peluncuran resmi B57+ di Turki tahun lalu. Dari sana, ia melihat perubahan penting dalam pendekatan kerja sama ekonomi negara-negara Islam.
“Saya benar-benar merasa terdorong dan optimistis. Hal itu menandai pergeseran yang bermakna, di mana sektor swasta OKI yang digerakkan oleh ICCD mulai bergerak tegas dari sekadar dialog menuju tindakan nyata,” katanya.
Ekonomi Halal Berubah Jadi Gaya Hidup Global
Dalam pandangan Arsjad, kekuatan utama yang bisa menyatukan negara-negara Islam adalah ekonomi halal. Namun ia menegaskan, konsep halal saat ini telah berkembang jauh melampaui batas-batas tradisional.
Jika dulu halal identik hanya dengan makanan atau kepatuhan religius, kini ia telah berubah menjadi ekosistem industri yang luas dan lintas sektor.
“Saat ini halal tidak lagi terbatas pada kepatuhan religius semata. Halal telah berkembang menjadi gaya hidup global,” ujar Arsjad.
Ia menyebut, sektor halal kini mencakup makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, keuangan syariah, hingga layanan digital. Pasarnya juga tidak lagi terbatas pada negara mayoritas Muslim, melainkan telah menjangkau konsumen global.
“Relevansinya kini telah melampaui negara-negara Islam, menjangkau konsumen di berbagai kawasan dan budaya,” katanya.
Karena itu, Arsjad menilai integrasi ekonomi halal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Negara-negara Islam, termasuk Indonesia, harus memanfaatkan momentum ini untuk membangun rantai pasok yang lebih terhubung dan berdaya saing.
Meski potensinya besar, jalan menuju integrasi pasar Islam tidak mudah. Arsjad mengakui bahwa dunia Islam memiliki keragaman struktur ekonomi, tingkat pembangunan, dan kapasitas industri yang berbeda-beda.
“Pasar-pasar Islam sangat beragam, baik dari sisi struktur, tingkat pembangunan, maupun kapasitas ekonominya,” ujarnya.
Perbedaan standar, lemahnya konektivitas logistik, serta minimnya harmonisasi regulasi masih menjadi hambatan utama. Akibatnya, perdagangan dan investasi antarnegara Islam masih jauh di bawah potensi sesungguhnya.
Untuk itu, Arsjad menekankan bahwa membangun integrasi ekonomi halal membutuhkan proses bertahap dan terencana.
“Hal ini tidak akan terjadi dalam semalam. Diperlukan proses, memperdalam saling pengertian, menciptakan permintaan pasar, memperluas akses dan peluang, serta membangun insentif yang tepat bagi kerja sama ekonomi halal,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberhasilan agenda ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Tanpa kolaborasi yang kuat, inisiatif seperti B57+ akan sulit menghasilkan dampak nyata.
Bagi Indonesia, agenda B57+ memiliki arti strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia dinilai punya tanggung jawab moral sekaligus peluang ekonomi untuk memimpin ekosistem halal global.
Arsjad menyebut, Indonesia belum sepenuhnya memaksimalkan potensi tersebut. Banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, mulai dari penguatan industri halal hingga pengembangan keuangan syariah.
“Bagi Indonesia, agenda ini membawa tanggung jawab sekaligus peluang. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk memperbesar skala ekonomi halal kita, termasuk memperkuat keuangan syariah sebagai faktor pendukung utama,” katanya.
Sebagai bagian dari IES 2026, Indonesia bahkan menyiapkan forum khusus untuk membahas penguatan ekosistem keuangan syariah.
Langkah itu dinilai penting agar industri halal tidak hanya tumbuh dari sisi produksi, tetapi juga dari dukungan pembiayaan.
Dalam forum tersebut, hadir perwakilan berbagai lembaga negara, duta besar negara sahabat seperti Bangladesh, Pakistan, Filipina, Malaysia, hingga Islamic Development Bank, serta para pelaku usaha regional. “Semangatnya ada di sini.
Minatnya ada di sini. Dan peluang untuk membangun sesuatu yang bermakna bersama benar-benar sangat nyata,” ujar Arsjad penuh optimisme.
Melalui B57+, Indonesia ingin mendorong perubahan paradigma dari sekadar pertemuan seremonial menjadi kolaborasi bisnis nyata. Fokusnya bukan lagi hanya pada pernyataan politik, melainkan penciptaan transaksi, investasi, dan jaringan usaha.
Langkah ini sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia.
Dengan pasar domestik yang besar dan posisi geografis strategis di Asia Pasifik, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk memainkan peran itu.
Arsjad berharap, diskusi dalam forum tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang berkelanjutan.
“Saya menantikan pertukaran gagasan yang terbuka dan konstruktif bersama Anda semua pada hari ini. Semoga Allah memberkahi segala upaya kita,” katanya.
Disclaimer: Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya.
Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional.
Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Leave a Reply