Di hadapan para menteri, pelaku usaha, dan investor, Menteri Energi dan Sumber Daya MineralBahlil Lahadalia memaparkan satu persoalan mendasar yang selama ini menekan fiskal negara, yakni ketergantungan tinggi terhadap impor Liquefied Petroleum Gas atau LPG dan bensin.
Angkanya tak kecil. Produksi LPG nasional hanya 1,97 juta metrik ton per tahun, sementara konsumsi LPG subsidi mencapai 8,23 juta metrik ton.
Artinya, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar seperempat kebutuhan. Sisanya ditutup impor.
“LPG kita konsumsinya sekitar 8,5 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 juta.
Jadi kita masih impor sekarang 7 juta sampai 7,5 juta ton,” ujar Bahlil dalam paparannya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Februari 2026.
Data yang ditampilkan Kementerian ESDM menunjukkan impor LPG nasional mencapai 6,91 juta metrik ton. Dari jumlah itu, sekitar 90 persen merupakan LPG subsidi.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal neraca perdagangan, melainkan juga tekanan terhadap subsidi energi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan data ketahanan energi nasional dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, Jakarta.
Dalam presentasinya, Bahlil menyoroti tingginya impor LPG yang mencapai 6,91 juta metrik ton pada 2024, dengan sekitar 90,3 persen digunakan untuk kebutuhan LPG bersubsidi.
Ketergantungan tersebut membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan nilai tukar. Selama ini, LPG menjadi salah satu komponen subsidi energi terbesar, terutama untuk rumah tangga.
Karena itu, pemerintah mulai mendorong strategi substitusi impor melalui hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya melalui pengembangan dimethyl ether atau DME berbasis batubara sebagai pengganti LPG.
“Kalau kita mau tunggu kita punya hasil gas untuk kita bangun LPG, enggak mungkin terjadi. Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor dengan memakai batubara, DME,” kata Bahlil.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya mengurangi beban subsidi energi yang selama ini membengkak. Bahlil secara terbuka menyebut kebijakan tersebut akan mengurangi ruang impor yang selama ini dinikmati pelaku usaha tertentu.
“Ini pasti importir, mohon maaf ya, yang biasanya 8 juta, ke depan akan berkurang nih, supaya membantu Pak Presiden supaya subsidinya bisa turun,” ujarnya.
Impor Bensin Masih di Atas 60 Persen
Tak hanya LPG, persoalan juga terjadi pada bensin. Berdasarkan data ESDM, impor bensin Indonesia masih mencapai 61,73 persen dari total kebutuhan nasional.
Total konsumsi bensin berada di kisaran 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter.
Kesenjangan ini membuat Indonesia sangat bergantung pada pasar global untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar transportasi.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, pemerintah menyiapkan kebijakan pencampuran bioetanol dalam bensin melalui program E20. Skema ini melengkapi program biodiesel B40 yang lebih dulu berjalan untuk solar. “Maka kita akan dorong namanya etanol. E20, C48. Dengan demikian akan mengurangi impor kita,” kata Bahlil.
Dalam sektor solar, pemerintah juga menargetkan penghentian impor melalui kombinasi peningkatan kapasitas kilang dan implementasi biodiesel. Proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan menjadi salah satu tumpuan.
“Tahun ini dengan operasinya RDMP di Balikpapan, untuk solar kita mulai tidak impor lagi,” ujarnya.
Program biodiesel sendiri diklaim telah berkontribusi signifikan terhadap penghematan devisa dan pengurangan impor solar. Implementasi B40 diproyeksikan menekan impor hingga jutaan kiloliter per tahun.
Namun, tantangan terbesar tetap pada LPG. Selama struktur konsumsi subsidi belum berubah dan produksi domestik tak melonjak signifikan, impor akan tetap menjadi penopang utama.
Masalahnya, konsumsi LPG bersubsidi jauh lebih besar dibanding non-subsidi. Data menunjukkan konsumsi LPG non-subsidi hanya sekitar 0,67 juta metrik ton.
Ketimpangan ini subsidi terus membengkak. Karena itu, strategi pemerintah tidak hanya berfokus pada pasokan, tetapi juga hilirisasi dan diversifikasi energi.
DME batubara, biofuel, serta pengembangan etanol diposisikan sebagai bagian dari transformasi struktur energi nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, Bahlil menekankan bahwa pengelolaan sumber daya harus mengarah pada kemandirian energi dan pengurangan impor. “Kita tidak boleh terus-menerus tergantung pada impor untuk kebutuhan strategis,” katanya.
Disclaimer: Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya.
Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional.
Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Leave a Reply