Pemerintah terus berupaya mengejar target penerimaan negara, namun di sisi lain kekuatan daya beli masyarakat menjadi perhatian besar.
Di tengah tarik-menarik kepentingan fiskal dan kebutuhan rakyat, kebijakan ekonomi dituntut lebih bijak dan berpihak pada keadilan sosial.
Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amin Ak, menyoroti kondisi tersebut melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Jember, Jawa Timur, Sabtu malam.
Di hadapan sekitar 150 wali santri dan guru Pesantren Hidayatullah EL Islami Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi, terutama soal perpajakan, harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Menurut Amin, kebijakan fiskal tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan angka pendapatan negara. Kebijakan itu harus memegang teguh amanat Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Artinya, pajak tidak boleh sampai menekan kelompok masyarakat kecil dan melemahkan konsumsi domestik.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang meninjau ulang dan menunda kenaikan tarif pajak yang dinilai berpotensi memberatkan masyarakat.
Kebijakan itu disebut sejalan dengan konsep Ekonomi Berbasis Kemanusiaan dan Keadilan yang dicanangkan Presiden Prabowo.
“Keputusan ini bukan sekadar strategi fiskal, melainkan implementasi nyata dari nilai Pancasila.
Dalam perspektif 4 Pilar, ekonomi tidak boleh dipandang sebagai angka pertumbuhan semata, melainkan tentang distribusi kesejahteraan yang merata,” ujar Amin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 7 Februari 2026.
Bagi Amin, pajak seharusnya diterapkan secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil. Jika daya beli masyarakat tetap terjaga, aktivitas ekonomi di lapisan bawah akan terus hidup.
Sebaliknya, kebijakan pajak yang terlalu berat justru dapat mematikan roda perekonomian rakyat.
Melalui forum sosialisasi tersebut, ia kembali mengingatkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bukanlah kapitalisme murni yang hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya.
Ekonomi Indonesia, menurutnya, adalah Ekonomi Pancasila yang mengedepankan gotong royong, keadilan, dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Landasan itu, kata Amin, sudah sangat jelas tertuang dalam konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Prinsip inilah yang seharusnya menjadi roh setiap kebijakan fiskal.
“Kebijakan fiskal yang pro-rakyat adalah mandat konstitusional,” kata Amin.
Negara, lanjutnya, memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menggunakan instrumen pajak sebagai alat pemerataan kesejahteraan.
Pajak bukan untuk memeras sumber daya rakyat, melainkan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih adil demi kemakmuran bersama.
Di tahun 2026 ini, menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjadi tugas penting pemerintah. Jika kebijakan pajak justru mencekik konsumsi, maka tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum bisa terancam.
“Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pajak dan perlindungan sosial menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional,” kata Amin.
Ia menegaskan, daya beli masyarakat merupakan fondasi utama ketahanan nasional. Sejarah, menurutnya, telah berkali-kali membuktikan bahwa krisis ekonomi sering menjadi pintu masuk bagi keguncangan sosial dan politik.
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan tidak hanya dijaga melalui kekuatan militer, tetapi juga lewat kekuatan ekonomi rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Jika ekonomi rakyat kuat dan merata, persatuan bangsa akan lebih kokoh.
Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berat di lapisan bawah dapat memicu kecemburuan sosial antarwilayah. Kondisi itu, jika dibiarkan, berpotensi melahirkan konflik dan memperlemah persatuan nasional.
Amin juga mengaitkan pentingnya keadilan ekonomi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan suku, budaya, maupun tingkat ekonomi seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan selama negara hadir menjamin keadilan bagi semua.
“Negara hadir untuk memastikan bahwa perbedaan kelas ekonomi tidak menciptakan jurang yang memicu konflik.
Dengan memastikan kebijakan yang adil seperti insentif pajak untuk UMKM dan perlindungan konsumen, negara sedang merawat kebhinekaan agar tetap harmoni dalam satu ikatan kesejahteraan,” jelasnya.
Menurut Amin, keberhasilan Indonesia melewati tantangan ekonomi sepanjang 2026 sangat bergantung pada konsistensi memegang nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan.
Pajak yang adil, daya beli yang terjaga, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran harus menjadi prioritas utama.
Semua itu, kata dia, merupakan pengejawantahan janji kemerdekaan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi tidak boleh menjauh dari nilai luhur bangsa.
“Mari kita jadikan nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.
Disclaimer: Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya.
Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional.
Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Leave a Reply