Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku sudah meminta Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara untuk turun tangan memberi penjelasan langsung kepada Moody’s.
Menurut Airlangga, langkah itu penting agar lembaga pemeringkat memahami arah kebijakan investasi terbaru yang sedang dijalankan pemerintah.
Ia menilai, perubahan outlook yang dilakukan Moody’s lebih banyak dipengaruhi oleh belum lengkapnya informasi mengenai skema pembiayaan investasi melalui Danantara.
“Saya sudah bicara dengan Danantara, di mana mereka juga akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency, termasuk Moody’s,” ujar Airlangga setelah menghadiri agenda PTIJK OJK di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2026, malam.
Moody’s memang tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, yang masuk kategori layak investasi. Namun lembaga itu menurunkan prospek peringkat menjadi negatif.
Bagi Airlangga, status investment grade tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya masih dinilai kuat.
“Kalau Moody’s kan dari segi rating tetap investment grade. Mereka berbicara soal outlook. Outlook ini memang membutuhkan penjelasan,” kata Airlangga.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mengubah komitmen menjaga disiplin fiskal meskipun ada perubahan skema pembiayaan investasi.
Batas defisit anggaran tetap dipatok maksimal 3 persen dari produk domestik bruto, sementara rasio utang dijaga di bawah 40 persen terhadap PDB.
“Pemerintah tetap konsisten bahwa belanja defisit di 3 persen, kemudian utang di bawah 40 persen,” tegasnya.
Airlangga menjelaskan, tahun ini memang ada pendekatan baru dalam pembiayaan investasi. Selama ini banyak proyek dibiayai melalui badan usaha milik negara atau menggunakan dana APBN.
Kini pemerintah mulai mengandalkan Danantara sebagai motor baru investasi nasional.
“Tentu ada perbedaan tahun ini, karena investasi biasanya dibiayai oleh BUMN atau APBN. Sekarang investasi dilakukan melalui Danantara,” ujarnya.
Sebelumnya, Moody’s menilai perubahan outlook itu mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap tata kelola ekonomi.
Lembaga pemeringkat tersebut juga menyoroti potensi dampaknya terhadap kepercayaan investor asing.
Moody’s memperingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia bisa tergerus.
Padahal, selama ini kredibilitas itulah yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi, dan ketahanan sistem keuangan nasional.
Meski demikian, Moody’s belum mengubah peringkat kredit Indonesia. Status Baa2 yang disematkan tetap menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di jalur aman sebagai tujuan investasi.
Perizinan Dipangkas Demi Tarik Investor
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat iklim investasi.
Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan reformasi perizinan kini dipercepat agar investasi bisa lebih mudah masuk.
Menurut Rosan, selama bertahun-tahun proses perizinan proyek di Indonesia sering kali lamban dan tidak memiliki kepastian waktu. Kondisi itu dinilai membuat banyak investor ragu menanamkan modalnya.
“Dulu, bisa 10 hari, bisa 20 hari, bisa tiga bulan, bahkan sampai enam bulan.
Sekarang, jika kementerian yang ditunjuk tidak memberikan tanggapan atau melewati batas waktu yang ditentukan, saya akan langsung menerbitkan lisensinya,” ujar Rosan, Jumat.
Ia mengatakan mekanisme baru ini akan memberikan tenggat waktu yang jelas bagi kementerian dan lembaga dalam merespons permohonan izin. Jika batas waktu terlewati tanpa keputusan, izin bisa langsung diterbitkan agar proyek tidak tertunda.
Bagi Rosan, kebijakan tersebut penting untuk menciptakan kepastian usaha. Dengan proses yang lebih cepat dan terukur, investasi di sektor riil diharapkan bisa segera berjalan dan memberikan dampak langsung bagi perekonomian.
Percepatan perizinan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Semakin singkat waktu realisasi proyek, semakin besar pula peluang terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas industri di dalam negeri.
Pemerintah meyakini, penyederhanaan birokrasi akan memperbaiki persepsi investor terhadap iklim usaha Indonesia.
Kepastian waktu dan kemudahan prosedur dianggap sebagai faktor kunci dalam menarik modal asing, terutama di tengah persaingan global yang makin ketat.
Reformasi ini rencananya akan berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta optimalisasi layanan perizinan berbasis digital.
Dengan cara itu, biaya ekonomi tinggi bisa ditekan dan transformasi struktural ekonomi nasional dapat dipercepat.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap arah kebijakan investasi Indonesia semakin jelas di mata dunia, kepercayaan investor tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. (Adi Subchan)
Disclaimer: Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya.
Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional.
Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.
Leave a Reply